Halonusantara.id, KUTAI KARTANEGARA – Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait untuk membahas dugaan kasus pencabulan di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Tenggarong Seberang, Selasa (19/8/2025). Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Akbar Haka, menegaskan pentingnya pendidikan seksual sejak usia dini hingga remaja sebagai upaya pencegahan kasus serupa. “Jadi memang pendidikan seksual sejak usia dini hingga remaja harus terus disosialisasikan,” ujarnya. Akbar juga menyoroti peran Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak. Menurutnya, Satgas harus lebih aktif dengan melakukan kunjungan acak ke sekolah maupun pesantren, terutama pasca-munculnya kasus. “Idealnya Satgas bisa tiba-tiba datang…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, KUTAI KARTANEGARA – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) memperluas langkah penanganan kasus dugaan pencabulan di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Tenggarong Seberang. Setelah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (19/8/2025), DPRD memastikan akan melibatkan psikiater dan psikolog dalam pendampingan korban sekaligus melakukan screening terhadap seluruh santri. Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, menyebutkan rencana awal pekan depan pihaknya akan mengundang psikiater dari RS AM Parikesit. Seluruh anak didik pondok pesantren tempat kasus terjadi, termasuk para alumni, akan dipanggil untuk menjalani konseling dan pemeriksaan psikologis. “Informasi dari Kemenag, ada sekitar 400 anak didik. Semua akan dipanggil, termasuk alumni.…
Halonusantara.id, KUTAI KARTANEGARA – Polemik lahan milik warga Desa Separi, Kecamatan Loa Kulu, yang diduga digarap PT Jembayan Muara Bara (JMB) tanpa izin kembali mencuat. Persoalan ini kini menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (19/8/2025), Ketua Komisi I DPRD Kukar, Agustinus Sudarsono, menegaskan masalah sengketa lahan tidak boleh dibiarkan berlarut. Rapat tersebut digelar untuk menampung aspirasi masyarakat sekaligus merumuskan tindak lanjut penyelesaian. Sayangnya, pihak PT JMB tidak hadir dalam forum, sehingga rapat hanya mendengarkan keterangan warga, Kepala Desa Separi Sugianto, serta perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). “Informasi yang…
Halonusantara.id, KUTAI KARTANEGARA – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya dalam mencegah kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lembaga pendidikan berasrama. Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV, Andi Faisal, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pencabulan santri di salah satu pondok pesantren di Tenggarong Seberang. Rapat yang digelar di ruang Badan Musyawarah DPRD Kukar itu memutuskan pembentukan tim satgas lintas sektor. Satgas ini akan melakukan pengawasan terhadap seluruh sekolah berbasis asrama, baik pesantren, SMA, SMK, maupun sekolah Islam terpadu. “Ke depan, tim ad hoc ini tidak hanya bekerja untuk Ponpes Ibadur Rahman, tapi juga seluruh sekolah boarding. Semuanya akan…
Halonusantara.id, KUKAR — Legislator DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pemerataan pembangunan di daerah pemilihannya, Kecamatan Tenggarong. Wilayah itu terdiri dari 12 kelurahan dan dua desa, yang menurutnya harus mendapat porsi perhatian yang sama. Politisi PKB ini menyebutkan, pemerataan pembangunan akan menjadi salah satu fokus perjuangannya di kursi legislatif. Ia menilai, tidak boleh ada satu pun wilayah yang tertinggal dalam menikmati fasilitas dasar maupun pembangunan fisik. “Seluruh masyarakat di 12 kelurahan dan dua desa di Tenggarong harus bisa merasakan arti merdeka yang sesungguhnya,” tegas Desman, Selasa (19/8/2025). Ia menambahkan, sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung oleh…
Halonusantara.id, KUKAR – Penyegelan Taman Kanak-Kanak (TK) di Kecamatan Muara Wis sempat menimbulkan kebingungan di masyarakat. Meski Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar menyatakan masalah sudah selesai, ternyata kontraktor masih memiliki persoalan dengan para pekerja yang belum terselesaikan. Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan bahwa permasalahan ini harus dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, pemerintah berkewajiban membayar pekerjaan pembangunan jika sudah tuntas. Namun di sisi lain, kontraktor juga harus memastikan hak-hak pekerja diselesaikan tanpa menimbulkan gejolak. “Kalau pemerintah belum membayar pekerjaan yang sudah selesai, itu memang tanggung jawab pemerintah. Tapi setelah pembayaran dilakukan, maka semua urusan internal…
Halonusantara.id, KUKAR – Kasus dugaan pencabulan di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Tenggarong Seberang menimbulkan keprihatinan publik. Peristiwa ini kembali memunculkan pertanyaan tentang pengawasan lembaga pendidikan berbasis keagamaan, terutama terkait perlindungan terhadap anak. Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyatakan pihaknya akan mengkaji secara menyeluruh sebelum mengambil langkah tegas. Menurutnya, keputusan penutupan pesantren tidak bisa diambil secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan dampak besar terhadap para santri. “Masalah sebenarnya ada pada oknum, bukan pada pesantrennya. Namun jika jumlah siswa sedikit, fasilitas tidak memadai, apalagi tidak memiliki izin, maka penutupan bisa menjadi opsi. Tetapi itu langkah terakhir,” tegas Ahmad Yani, Rabu…
Halonusantara.id, KUTAI KARTANEGARA – Sengketa antara kontraktor dan pekerja dalam proyek pembangunan di Kecamatan Muara Wis kembali mencuat meski pemerintah daerah sudah melakukan klarifikasi. DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) pun turun tangan menegaskan posisi sekaligus menawarkan solusi. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyatakan pemerintah memiliki batasan yang jelas dalam proyek pembangunan. Selama pekerjaan sudah selesai dan pembayaran dilakukan sesuai kontrak, urusan internal antara kontraktor dan pekerja menjadi tanggung jawab kontraktor. “Kalau sudah menyangkut masalah ketenagakerjaan, tentu kita akan ambil langkah fasilitasi,” ujarnya, Jumat (15/8/2025). Meski demikian, DPRD menegaskan tidak menutup mata terhadap persoalan hak-hak pekerja. Menurut Ahmad Yani, DPRD siap hadir…
Halonusantara.id, KUTAI KARTANEGARA – Anggota Komisi III DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Dedik Harianto, meminta pemerintah daerah tidak hanya fokus menyalurkan bantuan di sektor perikanan. Ia menilai kebijakan pembangunan harus menyesuaikan kondisi geografis tiap wilayah. Dedik mencontohkan Daerah Pemilihan (Dapil) II yang diwakilinya, sebagian besar berupa kawasan pegunungan sehingga tidak relevan jika dipaksakan mengikuti program berbasis kelautan. “Ada kesan bahwa bantuan dari pemerintah selalu mengarah ke sektor perikanan. Ini tidak adil, karena daerah kami di pegunungan tidak memiliki laut,” ujarnya, Senin (18/8/2025). Politikus Fraksi PKB-PKS ini mengusulkan agar program pembangunan di wilayah non-pesisir lebih diarahkan pada sektor peternakan dan perkebunan. Salah…
Halonusantara.id, KUKAR – Selain pembinaan keagamaan dan seni, lembaga pemasyarakatan di Kutai Kartanegara juga mengembangkan program kemandirian. Melalui berbagai kegiatan produktif, warga binaan dibekali keterampilan yang bisa menjadi bekal hidup setelah bebas nanti. Di Lapas Kelas IIA Tenggarong, sejumlah warga binaan dilibatkan dalam pembuatan meubelair. Kegiatan ini memberi mereka pengalaman langsung mengolah kayu menjadi perabot yang bernilai ekonomi. Hasil karya tersebut bahkan sudah mulai dikenal oleh masyarakat sekitar. Lapas Perempuan (LPP) Tenggarong memiliki program kerajinan tangan khas daerah. Para warga binaan di sana diajarkan membuat sulam tumpar, produk budaya khas Kutai yang sarat nilai tradisional. Selain itu, mereka juga mengelola…