Penulis: Halo Nusantara

Halonusantara.id, Samarinda — DPRD Kalimantan Timur menegaskan komitmennya dalam menjaga efektivitas pelaksanaan anggaran di penghujung tahun fiskal 2025. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 tidak akan memuat alokasi bantuan keuangan (bankeu) kepada pemerintah kabupaten/kota. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan hal baru, melainkan bentuk konsistensi yang sudah diterapkan dalam dua tahun terakhir untuk mencegah keterlambatan pelaksanaan program fisik. “Untuk proyek fisik yang didanai dari bankeu, waktu pengerjaan di akhir tahun sangat mepet. Karena itu, kami putuskan tetap tidak mengalokasikan dana bankeu dalam APBD-P,” ujarnya. Meskipun terdapat sejumlah usulan dari anggota dewan,…

Read More

Halonusantara.id, Samarinda — Wacana pengalokasian dana hibah, bantuan sosial (bansos), dan bantuan keuangan (bankeu) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 dipastikan tidak akan direalisasikan. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun. Ia menyatakan bahwa keterbatasan waktu pelaksanaan menjadi kendala utama dalam menyalurkan bantuan secara tepat dan sesuai prosedur. Menurutnya, mendorong pencairan hibah dan bansos di tengah sisa tahun anggaran berisiko menabrak aturan. “Kalau dipaksakan, khawatirnya bantuan tidak bisa disalurkan secara tepat dan akuntabel. Prosedur pemberian hibah dan bansos tidak bisa dikebut begitu saja karena memerlukan proses panjang,” ujar Samsun. Samsun menjelaskan…

Read More

Halonusantara.id, Samarinda — Rencana pemerintah pusat memberikan prioritas pengelolaan wilayah bekas tambang kepada organisasi keagamaan memunculkan kekhawatiran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Gubernur Rudy Mas’ud menilai kebijakan ini berisiko menimbulkan ketimpangan dan konflik sosial di daerah penghasil sumber daya alam. Menurut Rudy, pengelolaan sektor strategis seperti tambang seharusnya dilakukan oleh badan usaha milik daerah (BUMD) yang memiliki struktur profesional, kapasitas finansial, dan tanggung jawab sosial yang terukur. Pandangan Gubernur tersebut turut diperkuat oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, yang menekankan pentingnya pengelolaan tambang oleh pihak yang benar-benar memahami kompleksitas sektor tersebut. “Pengelolaan sektor ini idealnya dilakukan oleh entitas…

Read More

Halonusantara.id, Samarinda — Meskipun menjadi salah satu penopang utama penerimaan negara dari sektor tambang dan kehutanan, Provinsi Kalimantan Timur justru belum mendapat bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) untuk dua sektor strategis tersebut. Kondisi ini menuai kritik tajam dari kalangan legislatif daerah. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyuarakan ketidakadilan yang dialami daerah penghasil seperti Kaltim. Ia mengungkapkan bahwa kontribusi Kaltim terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nasional sangat besar, namun tidak diimbangi dengan kompensasi yang layak dari pemerintah pusat. “Kontribusi Kaltim begitu besar, tapi tidak ada pembagian hasil untuk daerah penghasil. Ini jelas tidak adil,” tegas Firnadi. Ia…

Read More

Halonusantara.id, Samarinda — Dugaan aktivitas tambang tanpa izin di kawasan Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman (Unmul) tak hanya merusak ekosistem, tetapi juga memicu kerugian besar bagi negara. DPRD Kalimantan Timur menegaskan bahwa penanganan kasus ini harus mengedepankan jalur pidana sebelum masuk ke ranah gugatan perdata. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, menilai proses hukum harus ditempuh secara berurutan agar penegakan keadilan berjalan dengan baik dan tidak membingungkan. “Penindakan terhadap pelaku harus melalui proses hukum pidana terlebih dahulu. Urusan ganti rugi bisa dibahas kemudian lewat jalur perdata, agar penegakan hukum tidak bercampur aduk,” ujar Jahidin. Menurutnya, mengusut tuntas kejahatan lingkungan seperti ini…

Read More

Halonusantara.id, Samarinda — Dugaan tambang ilegal di kawasan hutan pendidikan Universitas Mulawarman (Unmul) terus menuai perhatian publik. Meskipun Polda Kalimantan Timur telah menetapkan satu tersangka berinisial R, langkah tersebut dinilai belum cukup untuk mengungkap keseluruhan aktor di balik kejahatan lingkungan ini. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, menilai bahwa penyelidikan harus diperluas, mengingat kuatnya dugaan bahwa praktik ini melibatkan jaringan yang lebih luas, tidak hanya pelaku lapangan. “Polda memang sudah mengamankan satu orang, dan itu kami apresiasi. Tapi secara kelembagaan, kami mendorong agar proses hukum tidak berhenti di sana. Kami yakin, masih ada pihak lain yang berperan lebih besar dalam…

Read More

Halonusantara.id, Samarinda — Prosedur birokrasi yang berbelit dalam pengurusan izin usaha dan sertifikat tanah kembali menuai kritik dari DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi II, Sigit Wibowo, menyoroti lambannya proses perizinan tambang serta tingginya beban biaya administrasi pertanahan yang dinilainya menghambat kesejahteraan masyarakat. Menurut Sigit, banyak warga yang telah memenuhi seluruh persyaratan administratif namun tetap mengalami kesulitan dalam memperoleh izin usaha, terutama pada sektor pertambangan galian C. “Mereka sudah penuhi izin lingkungan, Amdal, dan dokumen lainnya. Tapi izin tak kunjung keluar. Lama-lama masyarakat menyerah dan memilih jalan pintas, yakni menambang tanpa izin. Akhirnya pemerintah daerah kehilangan potensi PAD,” ungkapnya. Ia menilai,…

Read More

Halonusantara.id, Samarinda – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur terus memperkuat apresiasi terhadap prestasi atlet Bumi Etam. Salah satunya dengan menyiapkan bonus dan dana pelatihan bagi mereka. Penghargaan ini bukan sekadar hadiah semata, melainkan simbol penghormatan atas pengorbanan para atlet yang telah mengharumkan nama Kalimantan Timur di kancah nasional maupun internasional. “Kami sedang mengupayakan pemberian penghargaan bagi para atlet yang berprestasi di ajang PON dan Peparnas. Jadi, ini sedang kami usahakan agar para atlet bisa mendapatkan bonus atau dana pelatihan,” terang Analis Kebijakan Ahli Muda di bidang Kemitraan dan Penghargaan Atlet Olahraga Dispora Kaltim, Nurdin. Menurut Nurdin, apresiasi ini diberikan kepada atlet…

Read More

Halonusantara.id, Samarinda – Pencak silat, karate, gasing, engrang, ketapel, dan menyumpit – berbagai jenis olahraga ini kini tidak hanya dilihat sebagai aktivitas fisik semata. Melalui pendekatan inovatif, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim menjadikan institusi pendidikan formal, dari jenjang dasar hingga menengah, sebagai basis strategis untuk pelatihan olahraga dan pelestarian budaya. Ini adalah upaya aktif Dispora membangun fondasi pembinaan atlet sejak usia dini. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora Kaltim, A.A Bagus Surya Saputra Sugiarta, menyatakan bahwa pelajar memegang peran sentral dalam masa depan olahraga daerah. Melalui keterlibatan mereka, pelatihan atlet tidak lagi hanya menjadi tugas lembaga olahraga, tetapi juga bagian integral…

Read More

Halonusantara.id, Samarinda – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim menjadikan olahraga bela diri sebagai medium utama pembentukan karakter generasi muda. Menanamkan nilai-nilai luhur dan melestarikan budaya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan bahwa olahraga jauh melampaui sekadar kekuatan fisik atau gelar juara Dispora Kaltim menempatkan bela diri sebagai wadah penting untuk menempa kepribadian yang tangguh, berakhlak mulia, dan memiliki identitas budaya yang kokoh. Pelajar tak hanya dilatih untuk berprestasi di arena, tetapi juga untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai universal dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora Kaltim, A.A Bagus Surya Saputra Sugiarta, menegaskan bahwa pencak silat dan karate kini menjadi bagian…

Read More