Halonusantara.id, Samarinda —Menjelang momen penyembelihan hewan kurban, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kalimantan Timur mengingatkan pentingnya standar penanganan daging kurban sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Kepala DPKH Kaltim, Fahmi Himawan, menyatakan bahwa aspek kebersihan dan teknik penanganan daging menjadi faktor krusial untuk memastikan produk kurban yang dibagikan tidak hanya halal, tetapi juga aman untuk dikonsumsi. Menurutnya, kesalahan umum dalam penanganan pascapenyembelihan masih kerap terjadi, mulai dari pencucian daging dengan air hingga penggunaan kemasan yang tidak layak. “Salah satu kesalahan fatal adalah mencuci daging sebelum dikemas. Ini justru membuka peluang masuknya mikroorganisme yang berbahaya bagi kesehatan,” ungkap Fahmi…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan sikap terbuka dan mendukung penuh proses hukum yang sedang dijalankan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim terkait dugaan korupsi dana hibah sebesar Rp100 miliar dalam program Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) tahun anggaran 2023. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan menghalangi penyidikan dan tidak akan memberikan perlindungan kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. “Jika memang ada pelanggaran, tentu harus diproses sesuai hukum. Tidak ada kompromi dalam hal ini,” ujar Seno, Jum’at (30/5/2025), menanggapi langkah penggeledahan yang dilakukan Kejati di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim.…
Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda mulai mengambil langkah konkret dalam memperbaharui regulasi ketenagakerjaan daerah, menyusul dinamika kebijakan nasional yang berubah signifikan lewat terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Pembaharuan Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan dianggap mendesak untuk dilakukan, guna menjawab berbagai tantangan ketenagakerjaan di tingkat lokal. Dalam forum awal pembahasan bersama sejumlah pemangku kepentingan yang digelar Jumat, 30 Mei 2025, muncul satu isu yang langsung memicu diskusi hangat yakni soal batas usia kerja. Perdebatan pun berkembang, mempertanyakan posisi ideal antara perlindungan tenaga kerja dan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk menarik investasi. Anggota DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan urgensi pembaruan regulasi ini.…
Kutai Kartanegara – Meski sederet aturan telah diterbitkan, nasib masyarakat adat di Kutai Kartanegara (Kukar) belum menunjukkan perubahan berarti. Perlindungan atas hak-hak mereka, terutama terkait tanah ulayat dan identitas kelembagaan, dinilai belum benar-benar dijalankan. Hal ini menjadi sorotan serius DPRD Kukar yang mendesak pemerintah daerah untuk segera menerjemahkan regulasi ke dalam tindakan nyata. Sejumlah Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang disusun untuk mengakui dan melindungi masyarakat adat dinilai masih sebatas teks. Komisi I DPRD Kukar menyebut, tanpa dorongan implementasi yang kuat, aturan-aturan itu rawan jadi formalitas belaka. “Kita khawatir jika semua ini hanya berhenti di dokumen. Sementara masyarakat…
Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan kesiapannya mengawal aspirasi para pegawai berstatus R2 dan R3 untuk memperoleh status penuh sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama perwakilan pegawai dan jajaran BKPSDM Kukar di Ruang Rapat Banmus DPRD Kukar, Jumat (30/5/2025). Isu utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah permohonan dari para tenaga honorer dan pegawai non-ASN yang telah mengikuti seleksi PPPK namun belum berstatus penuh. Mereka berharap ada kebijakan dari Kementerian PAN-RB untuk menetapkan status mereka sebagai PPPK penuh waktu tanpa harus menunggu seleksi…
Halonusantara.id, Samarinda – Memasuki 100 hari kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, evaluasi terhadap kinerja keduanya mulai bermunculan. Salah satunya datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim yang menyoroti perlunya fokus pemerintah terhadap landasan kebijakan jangka panjang, bukan hanya pencitraan capaian. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, memberikan pandangan bahwa masa 100 hari awal seharusnya dimanfaatkan sebagai fase pembentukan arah kebijakan dan penguatan sistem birokrasi, bukan sebagai ajang pembuktian hasil instan. “Tahap awal ini lebih penting untuk membangun arah kebijakan yang kokoh, bukan sekadar mengejar capaian jangka pendek,” ucapnya. Ia menyoroti program…
Halonusantara.id, Samarinda – Meningkatnya fenomena perundungan (bullying) di kalangan pelajar di Samarinda, khususnya di ruang digital, menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyebut kondisi ini tidak bisa hanya dilihat sebagai akibat dari kemajuan teknologi semata. Darlis, sapaan akrabnya, menilai bahwa pendekatan yang tidak seimbang dalam penggunaan teknologi digital di lingkungan pendidikan turut berkontribusi terhadap maraknya kasus bullying. “Menyalahkan teknologi atau menolak perkembangan digital bukanlah solusi, hal itu malah akan menyebabkan kemunduran,” ucapnya. Ia menegaskan, penyebab utama bullying digital justru berasal dari penggunaan teknologi yang tidak tepat sasaran dan kurangnya pembentukan karakter pelajar sejak…
Halonusantara.id, Samarinda – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan di Kalimantan Timur (Kaltim) telah menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam mendukung pemenuhan gizi anak dan menggerakkan sektor pertanian lokal. Namun, ketimpangan distribusi menjadi perhatian serius karena belum semua wilayah mendapat akses merata terhadap program ini. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyoroti pentingnya pemerataan bantuan agar manfaat program bisa dirasakan oleh seluruh anak-anak di Kaltim, tanpa terkecuali. “Hasil evaluasi lapangan menunjukkan bahwa Program MBG memberikan dampak positif yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan kebutuhan gizi anak,” ucapnya. Nanda, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa dampak positif juga dirasakan oleh para…
Halonusantara.id, Samarinda – Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Mahakam Ulu pada Pilkada 2025 menjadi titik balik penting bagi arah pembangunan di daerah perbatasan tersebut. DPRD Kalimantan Timur memandang momen ini sebagai peluang strategis untuk melakukan transformasi besar dalam sistem pemerintahan daerah. Mahakam Ulu, yang merupakan kabupaten termuda dan terluar di Provinsi Kaltim dan berbatasan langsung dengan Malaysia, hingga kini masih dibayangi berbagai tantangan. Persoalan klasik seperti infrastruktur yang belum memadai, terbatasnya akses ke layanan dasar, hingga lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan, menjadi hambatan serius bagi kemajuan wilayah ini. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyoroti pentingnya keterbukaan dan kerja sama…
Halonusantara.id, Samarinda – Ancaman putusnya konektivitas antara dua kota besar di Kalimantan Timur kembali muncul setelah longsor besar melanda kawasan KM 28 Jalan Poros Samarinda-Balikpapan. Bencana alam yang terjadi di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara ini dipicu oleh hujan deras yang mengguyur selama beberapa hari terakhir. Tidak hanya menyebabkan rusaknya infrastruktur jalan, longsor juga berdampak pada permukiman warga. Beberapa rumah dilaporkan mengalami kerusakan berat akibat pergeseran tanah yang masih terus berlangsung. Merespons kondisi kritis ini, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fahlevi, mendorong agar pemerintah daerah melalui Dinas PUPR segera melakukan langkah antisipatif, termasuk pembangunan…