Halonusantara.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menaruh perhatian serius pada penguatan ekonomi perdesaan dengan mengandalkan koperasi sebagai salah satu instrumen utama. Hingga pertengahan 2025, tercatat lebih dari seribu unit Koperasi Merah Putih telah terbentuk dan aktif di wilayah tersebut. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim mencatat sebanyak 1.037 koperasi kini tersebar di seluruh kabupaten/kota, dengan mayoritas berada di kawasan desa dan kampung. Angka ini disebut sebagai capaian penting dalam upaya membangun sistem ekonomi lokal yang lebih inklusif dan mandiri. Namun, lebih dari sekadar jumlah, tantangan ke depan terletak pada bagaimana koperasi-koperasi ini dapat menjadi motor penggerak…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Samarinda — Rencana perubahan kebijakan penggunaan dana desa masih menyisakan tanda tanya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan belum menerima arahan resmi dari pemerintah pusat terkait kemungkinan perluasan ruang pemanfaatan anggaran tersebut. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Puguh Harjanto, mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada sinyal konkret dari Kementerian Keuangan maupun kementerian teknis lain yang berkaitan. Padahal, sejumlah isu strategis, termasuk wacana pemanfaatan dana desa untuk sektor-sektor baru serta rencana pemberian pinjaman lunak kepada desa, sudah mulai beredar sejak awal tahun. “Kami masih menunggu kejelasan. Informasi yang berkembang cukup positif, tapi belum dituangkan dalam aturan…
Halonusantara.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah mendorong transformasi layanan kesehatan dasar melalui integrasi dengan sektor ekonomi kerakyatan, salah satunya lewat penguatan fungsi koperasi desa. Konsep ini mencuat seiring hadirnya fasilitas kesehatan yang menjadi bagian dari program Koperasi Merah Putih, yang secara bertahap mulai dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses medis yang cepat, murah, dan terintegrasi. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, model ini merupakan bentuk baru dari sistem pelayanan kesehatan primer yang lebih menyatu dengan kehidupan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Layanan yang tersedia di dalam klinik koperasi dirancang agar bersifat promotif dan preventif,…
Halonusantara.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)tengah memfinalisasi penyempurnaan skema pembagian manfaat dari Dana Karbon menjelang berakhirnya masa kerja sama dengan Bank Dunia pada tahun 2025. Langkah ini dilakukan untuk mengakomodasi perubahan rencana pemanfaatan dana yang tersisa dalam program Carbon Fund yang telah berjalan sejak 2021. Penyesuaian tersebut mencakup penyusunan ulang strategi penyaluran, serta perluasan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi prioritas dalam proses konsultasi kali ini. Pemerintah provinsi ingin memastikan bahwa perubahan skema pembagian manfaat atau Benefit Sharing Plan (BSP) benar-benar mencerminkan kepentingan para penerima manfaat di…
Halonusantara.id, Kutai Kartanegara — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah tegas dalam memperkuat tata kelola internal dengan menghapus dua ketentuan dalam peraturan tata tertib yang dinilai dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Keputusan ini disahkan dalam Rapat Paripurna ke-22 yang digelar pada Selasa, (227/2025), di Ruang Rapat Utama DPRD Kukar. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, dan dihadiri para wakil ketua serta sebagian besar anggota dewan. Agenda utama rapat adalah penyampaian Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang dibacakan oleh anggota DPRD Nasrullah, mewakili Ketua Bapemperda, Johansyah. Dalam laporannya, Nasrullah menjelaskan secara rinci dua…
Halonusantara.id, Kutai Kartanegara — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyetujui pembahasan dua rancangan peraturan daerah (ranperda) yang berkaitan dengan penyertaan modal daerah dalam Rapat Paripurna ke-24, Selasa (22/7/2025). Keduanya dianggap strategis dalam mendorong penguatan aset dan kemandirian fiskal daerah. Dua ranperda tersebut meliputi rencana penyertaan modal Pelabuhan Amborawang Laut ke dalam PT Tunggang Parangan (Perseroda), serta revisi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam PT Graha 165 Tbk. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Kukar itu dipimpin oleh Ketua DPRD Ahmad Yani dan dihadiri oleh jajaran wakil ketua…
Halonusantara.id, Kutai Kartanegara — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) menyepakati revisi Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD dalam Rapat Paripurna ke-22 yang berlangsung pada Selasa, (22/7/2025). Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Kukar dan dipimpin oleh Ketua DPRD Ahmad Yani, serta dihadiri para wakil ketua dan mayoritas anggota dewan. Revisi ini merupakan bagian dari upaya DPRD Kukar untuk memperkuat tata kelola kelembagaan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Perubahan tata tertib ini juga merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi…
Halonusantara.id, Kutai Kartanegara — Polemik belum cairnya bonus dan uang saku atlet dan pelatih Kutai Kartanegara (Kukar) yang berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024 kembali mendapat sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kukar, Selasa (22/7/2025). Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Budiman, menyampaikan keprihatinannya atas nasib para atlet yang telah mengharumkan nama daerah, namun hingga kini belum menerima hak mereka. “Dulu Kukar itu jadi incaran hampir semua atlet. Mereka ingin jadi bagian dari Kukar karena selain bisa membesarkan nama, bonus yang diberikan juga insya Allah paling tinggi di Kaltim,” ujar Budiman. Menurutnya, fakta bahwa hingga kini…
Halonusantara.id, Kutai Kartanegara — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna ke-23 untuk mendengarkan laporan Panitia Khusus (Pansus) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembentukan tujuh desa baru, Selasa (22/7/2025). Ketujuh desa yang diusulkan dalam Raperda tersebut adalah Desa Jembayan Ilir, Desa Sungai Payang, Desa Loa Duri Seberang, Desa Sumber Rejo, Desa Badak Makmur, Desa Tanjung Berukang, dan Desa Kembang Janggut. Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyatakan bahwa pengesahan Raperda ini merupakan bagian dari komitmen legislatif untuk menyelesaikan tugas-tugas kelembagaan. “Tugas-tugas DPR harus diselesaikan. Hari ini ada kesepakatan untuk menyetujui draf Raperda tujuh desa agar proses…
Halonusantara.id, Kutai Kartanegara — Polemik belum cairnya bonus dan uang saku bagi atlet dan pelatih asal Kutai Kartanegara (Kukar) yang berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024 mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kukar, Selasa (22/7/2025). Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, menyatakan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Ia mengaku kaget mengetahui bahwa hingga saat ini para atlet peraih medali belum menerima haknya, sementara di daerah lain seperti Samarinda dan Kutai Timur, bonus dan uang saku telah dibayarkan. “Jujur saja, kami kaget dan juga miris. Atlet-atlet berprestasi dari Kukar belum menerima bonus maupun uang saku, padahal…