Halonusantara.id, Samarinda – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mempertegas posisinya sebagai poros baru pembinaan olahraga bela diri nasional dengan digelarnya 2nd East Borneo International Taekwondo Championship di GOR Segiri, Samarinda, Kamis (17/7/2025). Kejuaraan ini menghadirkan 920 atlet dari 15 provinsi dan 58 kota/kabupaten di Indonesia, serta atlet mancanegara dari Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa Kaltim kini bukan hanya sebagai tuan rumah, tetapi juga menjadi daya tarik utama bagi dunia olahraga, khususnya taekwondo. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menilai bahwa penyelenggaraan ajang internasional ini adalah langkah strategis dalam penguatan karakter pemuda sekaligus mendukung sistem pembinaan atlet…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Samarinda – Proyek pembangunan Terowongan Selili kembali menuai sorotan tajam. Bukan karena capaian progres, melainkan karena insiden longsor pada awal 2025 yang mengindikasikan lemahnya perencanaan teknis sejak awal pelaksanaan. Peristiwa itu tak hanya menghambat proyek, tapi juga menyebabkan pembengkakan anggaran hingga Rp133 miliar. Wakil Ketua Komisi III, Arif Kurniawan, mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap pelaksana proyek, PT PP (Persero) Tbk., yang dinilai lalai dalam menyusun kajian awal. “Kami sangat kecewa. PT PP sebagai BUMN besar di bidang infrastruktur ternyata tidak melakukan kajian komprehensif sejak awal. Masalah seperti accident & emergency (A&E) justru baru diketahui belakangan,” tegas Arif. Menurutnya, lemahnya kajian…
Halonusantara.id, Samarinda – Pemerataan pendidikan di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai bahwa distribusi anggaran pendidikan yang timpang antara wilayah pusat kota dan kawasan pinggiran semakin memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda tahun 2025, sektor pendidikan mendapatkan alokasi sebesar Rp317 miliar. Namun, hanya sekitar Rp10 miliar yang dialokasikan untuk wilayah Palaran. Dana tersebut digunakan untuk membangun satu sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama. “Bandingkan dengan pembangunan di pusat kota seperti SMP 16 yang menelan puluhan miliar. Ini bukan lagi ketimpangan kecil, ini ketidakadilan nyata,” tegas Anhar. Ia…
Halonusantara.id, Samarinda – Kesejahteraan guru swasta di Samarinda kembali menjadi sorotan. Komisi IV DPRD Samarinda menilai skema penggajian yang bergantung pada yayasan dan iuran siswa belum mampu menjamin kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN, meskipun sekolah swasta telah menerima dana BOSDA dan BOSNAS dari pemerintah. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menilai bantuan operasional dari pemerintah sejatinya telah menjangkau lembaga pendidikan swasta. Namun, secara finansial, kondisi guru swasta masih cukup memprihatinkan karena tidak adanya skema gaji yang tetap. “Kalau siswanya sedikit dan SPP-nya rendah, otomatis pemasukan sekolah minim dan gaji guru juga terbatas. Ini yang jadi dilema,” kata Ismail. Ia menambahkan…
Halonusantara.id, Samarinda — DPRD Kalimantan Timur menegaskan komitmennya dalam menjaga efektivitas pelaksanaan anggaran di penghujung tahun fiskal 2025. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 tidak akan memuat alokasi bantuan keuangan (bankeu) kepada pemerintah kabupaten/kota. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan hal baru, melainkan bentuk konsistensi yang sudah diterapkan dalam dua tahun terakhir untuk mencegah keterlambatan pelaksanaan program fisik. “Untuk proyek fisik yang didanai dari bankeu, waktu pengerjaan di akhir tahun sangat mepet. Karena itu, kami putuskan tetap tidak mengalokasikan dana bankeu dalam APBD-P,” ujarnya. Meskipun terdapat sejumlah usulan dari anggota dewan,…
Halonusantara.id, Samarinda — Wacana pengalokasian dana hibah, bantuan sosial (bansos), dan bantuan keuangan (bankeu) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 dipastikan tidak akan direalisasikan. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun. Ia menyatakan bahwa keterbatasan waktu pelaksanaan menjadi kendala utama dalam menyalurkan bantuan secara tepat dan sesuai prosedur. Menurutnya, mendorong pencairan hibah dan bansos di tengah sisa tahun anggaran berisiko menabrak aturan. “Kalau dipaksakan, khawatirnya bantuan tidak bisa disalurkan secara tepat dan akuntabel. Prosedur pemberian hibah dan bansos tidak bisa dikebut begitu saja karena memerlukan proses panjang,” ujar Samsun. Samsun menjelaskan…
Halonusantara.id, Samarinda — Rencana pemerintah pusat memberikan prioritas pengelolaan wilayah bekas tambang kepada organisasi keagamaan memunculkan kekhawatiran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Gubernur Rudy Mas’ud menilai kebijakan ini berisiko menimbulkan ketimpangan dan konflik sosial di daerah penghasil sumber daya alam. Menurut Rudy, pengelolaan sektor strategis seperti tambang seharusnya dilakukan oleh badan usaha milik daerah (BUMD) yang memiliki struktur profesional, kapasitas finansial, dan tanggung jawab sosial yang terukur. Pandangan Gubernur tersebut turut diperkuat oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, yang menekankan pentingnya pengelolaan tambang oleh pihak yang benar-benar memahami kompleksitas sektor tersebut. “Pengelolaan sektor ini idealnya dilakukan oleh entitas…
Halonusantara.id, Samarinda — Meskipun menjadi salah satu penopang utama penerimaan negara dari sektor tambang dan kehutanan, Provinsi Kalimantan Timur justru belum mendapat bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) untuk dua sektor strategis tersebut. Kondisi ini menuai kritik tajam dari kalangan legislatif daerah. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyuarakan ketidakadilan yang dialami daerah penghasil seperti Kaltim. Ia mengungkapkan bahwa kontribusi Kaltim terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nasional sangat besar, namun tidak diimbangi dengan kompensasi yang layak dari pemerintah pusat. “Kontribusi Kaltim begitu besar, tapi tidak ada pembagian hasil untuk daerah penghasil. Ini jelas tidak adil,” tegas Firnadi. Ia…
Halonusantara.id, Samarinda — Dugaan aktivitas tambang tanpa izin di kawasan Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman (Unmul) tak hanya merusak ekosistem, tetapi juga memicu kerugian besar bagi negara. DPRD Kalimantan Timur menegaskan bahwa penanganan kasus ini harus mengedepankan jalur pidana sebelum masuk ke ranah gugatan perdata. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, menilai proses hukum harus ditempuh secara berurutan agar penegakan keadilan berjalan dengan baik dan tidak membingungkan. “Penindakan terhadap pelaku harus melalui proses hukum pidana terlebih dahulu. Urusan ganti rugi bisa dibahas kemudian lewat jalur perdata, agar penegakan hukum tidak bercampur aduk,” ujar Jahidin. Menurutnya, mengusut tuntas kejahatan lingkungan seperti ini…
Halonusantara.id, Samarinda — Dugaan tambang ilegal di kawasan hutan pendidikan Universitas Mulawarman (Unmul) terus menuai perhatian publik. Meskipun Polda Kalimantan Timur telah menetapkan satu tersangka berinisial R, langkah tersebut dinilai belum cukup untuk mengungkap keseluruhan aktor di balik kejahatan lingkungan ini. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, menilai bahwa penyelidikan harus diperluas, mengingat kuatnya dugaan bahwa praktik ini melibatkan jaringan yang lebih luas, tidak hanya pelaku lapangan. “Polda memang sudah mengamankan satu orang, dan itu kami apresiasi. Tapi secara kelembagaan, kami mendorong agar proses hukum tidak berhenti di sana. Kami yakin, masih ada pihak lain yang berperan lebih besar dalam…