Halonusantara.id, Samarinda – Dalam rapat paripurna DPRD Samarinda baru-baru ini, perhatian tajam mengarah pada evaluasi dan pengawasan pelaksanaan APBD 2024, khususnya terkait proyek Multiyears Contract (MYC) yang menanti kepastian pembangunan Terowongan Samarinda. Pertemuan ini menjadi wadah bagi pihak legislatif untuk menyampaikan masukan konstruktif demi kemajuan kota. Pada kesempatan tersebut, Fraksi PDI-Perjuangan menyampaikan sejumlah usulan dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan proyek strategis. Meskipun terdapat dinamika serius di ruang rapat, fraksi menegaskan perannya sebagai pengawas yang bertugas memastikan proyek berjalan terbuka dan akuntabel. Di tengah perdebatan mengenai isu-isu teknis, perhatian juga tertuju pada insiden longsor di area masuk sebelah kanan terowongan, yang terjadi…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Samarinda – Akses kemasan berkualitas dan wadah pemasaran terpadu masih menjadi tantangan utama yang dihadapi ribuan pelaku UMKM di Kota Samarinda. Menyadari pentingnya hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mendorong realisasi pembangunan rumah kemas serta galeri produk lokal untuk memperkuat daya saing UMKM di pasar yang lebih luas. “Produk UMKM perlu didukung dari segi packaging atau penampilannya, supaya ada keunikannya sendiri. Makanya rumah kemas sangat diperlukan, karena banyak manfaat bagi pemilik usaha,” ujarnya. Menurut Iswandi, rumah kemas bukan hanya sarana pendukung, tetapi juga strategi kunci dalam membangun identitas visual produk lokal agar menarik minat pasar. Kemasan yang…
Halonusantara.id, Samarinda — Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur kembali menekankan urgensi penanganan lingkungan hidup dalam forum resmi parlemen. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-23 yang membahas pandangan umum fraksi terhadap Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam penyampaiannya, juru bicara Fraksi Golkar, Andi Satya Adi Saputra, menyoroti berbagai bentuk degradasi lingkungan yang masih terjadi di Kaltim. Ia menyebutkan bahwa pencemaran air dan udara, kerusakan ekosistem mangrove dan hutan, serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas industri telah memberikan dampak nyata bagi kualitas lingkungan di daerah ini. “Kami mendesak agar pemerintah provinsi meningkatkan sistem pengawasan dan memastikan para pelaku industri mematuhi…
Halonusantara.id, Samarinda — Dinas Sosial Kalimantan Timur (Dinsos Kaltim) terus mengembangkan pendekatan baru dalam menekan angka kemiskinan. Tidak lagi hanya bergantung pada pemberian bantuan sosial, Dinsos mulai mengalihkan fokus ke penguatan kemandirian masyarakat miskin agar mampu keluar dari garis kemiskinan secara berkelanjutan. Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga pendekatan utama yang kini menjadi strategi penanganan kemiskinan. Pendekatan pertama adalah dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui bantuan sosial berupa uang tunai dan sembako. “Memang ada beberapa pendekatan untuk mengatasi kemiskinan, paling tidak ada tiga pendekatan yang kami lakukan. Pertama, mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat miskin.…
Halonusantara.id, Samarinda — Persoalan lubang bekas tambang yang terbengkalai di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Kartanegara, kembali menjadi sorotan tajam. Ketidakseriusan dalam penanganan pasca tambang dinilai menjadi ancaman nyata bagi lingkungan dan keselamatan masyarakat. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mendesak agar pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret dengan merumuskan regulasi yang kuat untuk menjamin pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan tambang. “Pasca tambang itu bukan hal sepele. Ini menyangkut keselamatan, ekosistem, hingga keberlanjutan hidup masyarakat sekitar. Pemerintah harus hadir dengan regulasi yang tajam, bukan sekadar imbauan,” ujar Firnadi, Senin (14/7/2025). Firnadi menekankan pentingnya kewajiban perusahaan dalam menutup lubang tambang, memulihkan…
Halonusantara.id, Samarinda — DPRD Kalimantan Timur diingatkan untuk lebih memperhatikan penganggaran internal yang berkaitan langsung dengan efektivitas kinerja kelembagaan. Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, yang menilai isu internal acap kali tertinggal dibanding perhatian terhadap agenda eksternal. Menjelang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama pihak eksekutif, Salehuddin menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara aspirasi publik dan kebutuhan internal dewan, khususnya terkait rencana kerja alat kelengkapan dewan (AKD). “Sering kali kita terlalu fokus membahas pokok-pokok pikiran (pokir) atau agenda eksternal lainnya, tapi melupakan anggaran untuk mendukung fungsi internal dewan sendiri,” ujar Salehuddin. Ia menekankan…
Halonusantara.id, Samarinda — Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, mengkritisi sikap Pemerintah Provinsi Kaltim terkait tanggapan atas Raperda Penyelenggaraan Pendidikan yang diinisiasi DPRD. Dalam Rapat Paripurna ke-23 pada Senin, 14 Juli 2025, ia menilai jawaban gubernur belum menjawab hal-hal substansial yang dibutuhkan. Sarkowi menyayangkan bahwa respons eksekutif yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Arief Murdiyatno, hanya bersifat normatif dan kurang menyinggung aspek mendasar yang melatarbelakangi lahirnya raperda tersebut. “Ini bukan raperda baru, tetapi kelanjutan dari usulan periode sebelumnya. Maka semestinya dibahas lebih dalam, bukan sekadar tanggapan formal,” kata Sarkowi saat menyampaikan interupsi…
Halonusantara.id, Samarinda – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur, melalui UPTD Pengelola Prasarana Olahraga (PPO), akan melakukan penataan sistem parkir di kawasan Gelanggang Olahraga (GOR) Kadrie Oening.Masalah ini memang kerap dikeluhkan masyarakat. Pungutan liar membuat ketidaknyamanan masyarakat saat berkunjung. Kepala UPTD PPO Dispora Kaltim, Junaidi, menyatakan langkah ini tidak hanya ditujukan untuk menertibkan arus kendaraan. Tetapi juga menjadi strategi utama penghapusan praktik pungli yang sering terjadi. “Masyarakat mempunyai hak atas kenyamanan saat beraktivitas di area GOR. Kami telah merencanakan penataan ulang dan sekaligus akan membangun gedung parkir,” tegas Junaidi. Junaidi menjelaskan, lahan parkir yang selama ini dikelola secara tidak resmi telah…
Halonusantara.id, Samarinda — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur menyerukan sikap tegas terhadap perusahaan tambang yang tidak menjalankan kewajiban reklamasi. Seruan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-23 yang digelar pada Senin, 14 Juli 2025, saat fraksi menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sekretaris Fraksi PKB, Sulasih, menilai bahwa pembahasan Raperda ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat perlindungan lingkungan melalui instrumen hukum yang lebih tajam dan berani. Ia menyebut maraknya kerusakan ekologis di Kalimantan Timur tak lepas dari lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pascatambang. “Lahan terbuka bekas tambang yang tak direklamasi telah memicu berbagai bencana…
Halonusantara.id, Samarinda — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi lingkungan hidup di provinsi ini yang kian memburuk. Dalam Rapat Paripurna ke-23 pada Senin, 14 Juli 2025, fraksi ini menegaskan pentingnya kebijakan lingkungan yang menyentuh persoalan struktural, bukan hanya sebatas aspek administratif. La Ode Nasir, selaku juru bicara Fraksi PKS, mengungkapkan bahwa Kalimantan Timur menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tercatat 1,4 juta hektar lahan di wilayah ini berada dalam kondisi kritis, sementara deforestasi terus berlangsung dengan laju yang mengkhawatirkan. “Kerusakan lingkungan di Kaltim bukan…