Halonusantara.id, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda belakangan disorot akibat isu yang menyebutkan kota ini masuk dalam daftar lima kota dengan pengelolaan sampah terburuk di Indonesia. Informasi yang ramai beredar di media sosial ini langsung dibantah oleh Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Ardiansyah. Menurutnya, kabar tersebut tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan publik jika tidak segera diluruskan. “Program pengelolaan sampah di Samarinda justru menunjukkan progres signifikan. Salah satunya melalui penerapan Perwali Nomor 18 Tahun 2022 tentang sanksi administratif bagi pelanggar kebersihan,” ujar Ardiansyah. Ia optimis, masalah sampah di Samarinda dapat diatasi dalam waktu maksimal satu tahun, terlebih jika regulasi tersebut dijalankan…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Samarinda – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan keabsahan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mahakam Ulu tahun 2025 dengan menolak seluruh permohonan sengketa yang diajukan. Dalam sidang pembacaan putusan di Jakarta, Rabu (9/7/2025), majelis hakim menyatakan bahwa dalil-dalil dalam perkara Nomor 327/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak berdasar hukum dan tidak memengaruhi hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dengan ditolaknya gugatan tersebut, MK secara sah mengukuhkan pasangan Angela Idang Belawan dan Suhuk sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu terpilih periode 2025–2030, sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Putusan itu sekaligus menutup polemik terkait dugaan politik uang dalam proses PSU. Wakil Ketua DPRD Kalimantan…
Halonusantara.id, Samarinda – Kegagalan ratusan calon siswa untuk mengakses sekolah negeri di Sangatta, Kutai Timur, kembali menjadi sorotan tajam. Dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025, lebih dari 500 siswa tingkat SMA/SMK di wilayah Sangatta Utara dan Selatan dilaporkan tidak tertampung akibat keterbatasan daya tampung sekolah. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras, meminta pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan Kaltim untuk segera mengambil langkah cepat dan menyeluruh agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahunnya. “Data yang valid dan rinci harus segera disampaikan oleh Cabang Dinas Wilayah II ke Disdikbud Kaltim serta BPMP agar penanganan bisa lebih…
Halonusantara.id, Samarinda – Upaya pengusutan tambang ilegal di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) milik Universitas Mulawarman (Unmul) kembali dibahas serius oleh DPRD Kalimantan Timur. Lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Kamis (10/7/2025), Komisi IV mengonsolidasikan peran antar-lembaga untuk memastikan proses hukum kasus ini terus bergulir. RDP tersebut menghadirkan berbagai instansi terkait, seperti Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kehutanan, serta Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pihak Universitas Mulawarman juga hadir lengkap,…
Halonusantara.id, Samarinda – Keterbatasan akses pendidikan menengah di Kutai Timur (Kutim) menjadi sorotan utama dalam kunjungan kerja Komisi D DPRD Kutim ke DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (10/7/2025). Pertemuan yang berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim ini difokuskan pada upaya mendorong pemerataan pendidikan, khususnya jenjang SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyatakan bahwa aspirasi dari DPRD Kutim relevan dengan tantangan yang tengah dihadapi Pemprov, terutama menyangkut akses dan distribusi siswa ke sekolah negeri. “Isu yang dibawa teman-teman dari DPRD Kutim memang masuk dalam ranah Pemprov. Terutama soal akses siswa ke…
Halonusantara.id, Samarinda — Di tengah kekhawatiran nasional terkait potensi penurunan pembelian batu bara oleh China dan India, Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai tetap mampu menjaga kestabilan fiskalnya. Pemerintah daerah disebut tidak terlalu terdampak oleh dinamika ekspor karena struktur pendapatan yang tidak bergantung langsung pada volume ekspor komoditas tersebut. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menjelaskan bahwa keuntungan ekspor batu bara lebih banyak dinikmati pemerintah pusat. Sementara bagi daerah, kontribusi yang diterima berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH). “Ekspor batu bara itu tidak serta-merta memengaruhi keuangan daerah. Kaltim tidak mengelola langsung hasilnya,” jelas Guntur. Ia menambahkan, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor…
Halonusantara.id, Samarinda – Program pembiayaan pendidikan gratis melalui kebijakan Gratispol dari Pemprov Kalimantan Timur mendapat apresiasi karena telah memudahkan akses pendidikan, termasuk untuk calon dokter spesialis. Namun, DPRD Kaltim mengingatkan pentingnya peran aktif orang tua dalam mendukung pendidikan anak, terutama dalam aspek pembiayaan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menegaskan bahwa kehadiran program Gratispol seharusnya dilihat sebagai bentuk bantuan dari pemerintah, bukan sebagai solusi menyeluruh yang menggantikan tanggung jawab orang tua. “Ada rumusannya di Pergub. Meskipun sebenarnya kalau kita bicara soal Gratispol kadang kita berpikir bahwa sebelum ada program Gratispol itu, para orang tua yang memang sudah mampu.…
Halonusantara.id, Samarinda – Krisis tenaga medis spesialis di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah pedalaman dan terluar, menjadi perhatian serius DPRD Kaltim. Anggota Komisi IV, Sarkowi V Zahry, menilai persoalan tersebut tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan kuota, tetapi juga rumitnya sistem rekrutmen dan regulasi kepegawaian yang berlaku. “Kalau dokter spesialis itu kan sampai sekarang kita selalu kekurangan karena memang tidak mudah ternyata untuk melakukan rekrutmen dokter. Karena itu berhubungan juga dengan BKN, rekrutmen kepegawaian, jadi memang banyak aspek,” ujarnya. Sarkowi menjelaskan bahwa idealnya jumlah dokter spesialis disesuaikan dengan kebutuhan layanan kesehatan serta rasio penduduk. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa peningkatan…
Halonusantara.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan bahwa setiap calon siswa Sekolah Rakyat wajib terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini menjadi bagian penting dalam menyatukan sistem pendidikan inklusif dengan skema perlindungan sosial nasional secara lebih terintegrasi. Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyebutkan bahwa kebijakan ini tidak sekadar soal administrasi, melainkan juga sebagai upaya memastikan peserta didik benar-benar berasal dari keluarga prasejahtera yang layak menerima manfaat pendidikan dan jaminan sosial secara bersamaan. “Setiap calon siswa wajib terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar integrasi dengan program perlindungan sosial pemerintah,”…
Halonusantara.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memperluas jangkauan program pendidikan gratis Gratispoll dengan memasukkan Sekolah Luar Biasa (SLB) ke dalam skema bantuan. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen pemprov dalam menjamin pemerataan pendidikan bagi semua kalangan, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin, menyatakan bahwa SLB berada dalam rumpun kewenangan yang sama dengan SMA dan SMK, sehingga berhak mendapat layanan pendidikan gratis. “Pendidikan gratis ini bagian dari visi pimpinan daerah. Selama masih dalam kewenangan kami, tentu semua akan difasilitasi, termasuk SLB,” kata Armin saat ditemui pada Kamis (10/7/2025). Ia menjelaskan bahwa…