Halonusantara.id, KUTAI KARTANEGARA – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna ke-32 dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan pemerintah daerah atas dua rancangan peraturan daerah (Raperda). Kedua Raperda tersebut yakni Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani. Usai paripurna, Ahmad Yani menyampaikan bahwa pembahasan kedua Raperda tersebut harus segera diselesaikan. “Dalam waktu 15 hari harus disahkan. Kita berharap Bapemperda dapat membahasnya, dengan target 1–2 minggu ke depan sudah selesai dan bisa dilakukan persetujuan. Ini sangat penting karena…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, KUTAI KARTANEGARA – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan langkah pengalihan aset penyertaan modal dari PT Graha 165 Tbk ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Tunggang Parangan Perseroda. Kebijakan ini dinilai penting untuk menyelamatkan aset daerah sekaligus mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyampaikan keputusan tersebut usai Rapat Paripurna ke-31 yang membahas Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2013. “Selama ini Pemkab Kukar telah melakukan penyertaan modal di PT Graha 165 sebesar Rp12,5 miliar, dari rencana Rp25 miliar. Saat ini, aset itu jika ditaksir nilainya sudah mendekati Rp20–30 miliar,” ungkap Ahmad Yani. Namun,…
Halonusantara.id, KUTAI KARTANEGARA – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti mangkraknya aset Pelabuhan Amborawang Laut yang telah dibangun sejak 2012 namun hingga kini belum dimanfaatkan. Untuk menyelamatkan aset bernilai sekitar Rp640 miliar tersebut, DPRD bersama Pemkab Kukar mendorong penyertaan modal ke PT Tunggang Parangan (Perseroda). Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, usai Rapat Paripurna ke-31 yang membahas Raperda tentang Penyertaan Modal Aset Pelabuhan Amborawang Laut ke dalam PT Tunggang Parangan serta Raperda Perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2013. “Kenapa ini penting? Karena aset Pelabuhan Amborawang Laut sampai sekarang belum menghasilkan apa-apa. Padahal pembangunannya sudah dimulai sejak 2012. Oleh karena…
Halonusantara.id, KUTAI KARTANEGARA – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna ke-31 pada Senin (11/8/2025) dengan agenda penyampaian nota penjelasan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait penyertaan modal. Sidang dipimpin pimpinan DPRD dan dihadiri anggota dewan serta perwakilan pemerintah daerah. Nota penjelasan dibacakan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Fatlon Nisa, mewakili Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Dua Raperda yang dibahas meliputi Raperda tentang Penyertaan Modal Aset Pelabuhan Amborawang Laut ke dalam PT Tunggang Parangan dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2013 terkait penyertaan modal Pemkab Kukar dari PT Graha 165 Tbk menjadi PT Tunggang Parangan. Fatlon…
Halonusantara.id, KUTAI KARTANEGARA – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani memberikan tanggapan terkait konflik antara warga dan Kepala Desa (Kades) Jembayan, Kecamatan Loa Kulu. Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Banmus, Senin (11/8/2025). Ahmad Yani menegaskan, apakah permintaan masyarakat untuk memberhentikan kepala desa dikabulkan atau tidak, bergantung pada fakta dan bukti di lapangan. Ia meminta seluruh warga Jembayan tetap menjaga kedamaian dan menyerahkan persoalan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten untuk ditangani secara prosedural. “Jika peringatan sudah diberikan tapi tidak ada perubahan, pemakzulan bisa menjadi opsi terakhir. Namun, kami berharap itu tidak perlu terjadi selama kepala…
Halonusantara.id, KUTAI KARTANEGARA – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani angkat bicara terkait konflik antara warga dan Kepala Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu. Ahmad Yani menegaskan, persoalan ini harus disikapi secara bijak oleh DPRD bersama Pemerintah Kabupaten, tanpa memicu keributan di masyarakat. “Melanggar sumpah dan janji, mau tidak mau DPRD bersama Pemkab harus menyikapi ini sesuai permintaan masyarakat. Namun, harapan kami, jangan sampai terjadi keributan,” ujarnya, Senin (11/8/2025). Menurut Yani, proses penyelesaian sebaiknya tetap mengikuti mekanisme yang berlaku. Jika sebelumnya sudah ada teguran atau permintaan yang disampaikan secara berjenjang, hal itu akan menjadi langkah yang lebih baik. Ia berharap…
Halonusantara.id, Bontang — Program Studi (Prodi) Akuakultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Mulawarman (Unmul) kembali meneguhkan komitmennya dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Tahun ini, program difokuskan pada edukasi pengelolaan lingkungan perairan untuk keberlanjutan budidaya ikan di Karamba Jaring Apung (KJA) Kota Bontang. Kegiatan berlangsung pada Sabtu (9/7) di UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Tanjung Laut Indah, dihadiri oleh Wakil Dekan I FPIK Unmul, Dr. Agustina, S.Pi., M.Si. Ketua Jurusan Budidaya Perairan, Dr. Adi Susanto, S.Pi., M.Si. Koordinator Prodi Akuakultur, Dr. Andi Nikhlani, S.Pi., M.P. serta Kasubbag Tata Usaha UPTD BBI Tanjung…
Halonusantara.id, KUTAI KARTANEGARA – Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi perhatian serius Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Akbar Haka. Hal ini ia sampaikan saat menggelar reses di Dapil I Tenggarong, Selasa (9/8/2025) Menurutnya, saat ini perekonomian Kukar masih terlalu bergantung pada DBH dari sektor sumber daya alam (SDA) seperti batu bara dan kelapa sawit. Ketergantungan ini dinilai rawan, karena jika sektor tersebut mengalami penurunan, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan terdampak langsung. “Kalau sektor SDA kolaps, APBD kita bisa stagnan. Karena itu, ke depan RPJMD mulai memasukkan sektor pertanian dan…
Halonusantara.id, KUTAI KARTANEGARA – Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi perhatian serius Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Akbar Haka. Hal ini ia sampaikan saat menggelar reses di Dapil I Tenggarong, Selasa (9/8/2025) Menurutnya, saat ini perekonomian Kukar masih terlalu bergantung pada DBH dari sektor sumber daya alam (SDA) seperti batu bara dan kelapa sawit. Ketergantungan ini dinilai rawan, karena jika sektor tersebut mengalami penurunan, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan terdampak langsung. “Kalau sektor SDA kolaps, APBD kita bisa stagnan. Karena itu, ke depan RPJMD mulai memasukkan sektor pertanian dan…
Halonusantara.id, KUTAI KARTANEGARA – Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara, Akbar Haka, menyoroti nasib pekerja truk sampah dan petugas penyapu jalan yang disebutnya sebagai pejuang dalam kesunyian. Dalam reses di Dapil I Tenggarong pada Sabtu (9/8/2025), Akbar menerima aspirasi mereka yang mengeluhkan kondisi kerja berat dengan fasilitas dan gaji yang tidak memadai. “Truk sampah kondisinya memprihatinkan serta kotor, bau, bahkan masih ada pampers berisi kotoran di dalamnya. Gaji yang mereka terima pun tidak sebanding dengan beratnya pekerjaan,” ungkapnya. Keluhan serupa datang dari petugas penyapu jalan. Menurut Akbar, mereka bekerja di segala kondisi cuaca, pagi hingga malam, namun pendapatan yang diterima…
